Semoga Masyarakat Kian Kritis

Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kesehatan itu mahal. Dan memang begitulah kenyataan hari ini. Kesehatan adalah hal termahal.

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program terbaru. Program ini dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN dikelola oleh Badan Penanganan Jaminan Kesehatan. Di dalam program JKN, seluruh warga negara diwajibkan untuk ikut terdaftar sebagai anggotanya, karena program ini adalah program jaminan kesehatanyang di proyeksikan mencakup seluruh warga negara Indonesia. Baik warga kaya atau warga negara miskin, semua akan ter-cover oleh JKN.

Pemerintah tidak main-main dalam menyiapkan program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Terbukti sosialisasi – sosialisasi telah gencar dilaksanakan di berbagai daerah – daerah, pusat – pusat pelayanan kesehatan dan instansi pemerintahan, baik negeri maupun swasta. Hal ini di lakukan BPJS guna memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang JKN yang segera akan diberlakukan.

Melongok persiapan pelaksanaan JKN, memang harus banyak yang dibenahi, menurut saya, ada beberapa hal krusial yang harus segera di tata oleh pemerintah ketika JKN akan diberlakukan.

Selain sistem rujukan yang baik dan tertata dengan baik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus lebih diutamakan pembenahannya karena memang fasilitas pelayanan kesehatan adalah bintangnya.

            Program JKN adalah program jaminan kesehatan dengan sistem rujukan bertingkat. Dimana pasien harus mendapatkan perawatan dan pengobatan di lini rujukan terendah terlebih dahulu. Apabila di kemudian hari sang pasien harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang leih lengkap, maka sang pasien akan di rujuk pada lini pelayanan kesehatan satu tingkat diatasnya.

 Yang membuat saya agak sedikit kawatir, apakah pusat – pusat rujukan telah di persiapkan segala perlengkapan. Jangan sampai kasus bayi meninggal di DKI Jakarta beberapa waktu terulang. Pada saat itu bayi tersebut membutuhkan perawatan, namun akhirnya meninggal setelah kesana kemari mencari Rumah Sakit dan tidak mendapatkan Rumah Sakit untuk merawatnya. Beberapa hari setelahnya, Menteri Kesehatan memberikan press conference, mengatakan bahwa, bayi terseb tidak ditolak, tapi karena semua alat yang dibutuhkan bayi tersebut di seluruh Rumah Sakit DKI Jakarta sedang penuh.

            Belajar dari kasus diatas, jangan sampai masyarakat menjadi korban kebijakan pemerintah. Jangan sampai masyarakat di berikan jaminan kesehatan, di berikan kebebasan mengakses fasilitas kesehatan padahal sebenarnya TIDAK ADA. Tidak adafasilitas yang dijanjikan, tidak ada alat yang sedang dibutuhkan oleh sang pasien.

            Contoh, ada seorang pasien pemengang kartu JKN, sang pasien menderita CVA Haemoragic, pasien tidak sadar dan membutuhkan ventilator untuk men-support hidupnya. JANGAN SAMPAI sang pasien datang ke pelayanan kesehatan dengan harapan dapat menggunakan ventilator, tapi ternyata sesampainya di Rumah Sakit rujukan tersebut sang pasien tidak mendapatkan ventilator seperti yang seharusnya di dapatkannya.

            Hal tersebut diatas hanyalah salah satu kecil contoh yang pasti dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah untuk perbaikan dalam segala program yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Jangan sampai program yang sedang dijalankan merugikan rakyat sendiri.

            Kelak ketika program JKN ini telah terstuktur dengan rapi, maka saya yakin rakyat Indonesia akan lebih meningkat derajat kesehatannya. Karena jaminan atas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat baik. Saat itulah bangsa Indonesia akan sejajar dengan negara maju yang telah lebih dulu mengembangkan jaminan kesehatan warga negaranya. Meskipun di negara maju tidak ada premi yang harus di bayarkan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Mereka cukup membayar tax untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh negara.